Opini oleh : Sri Radjasa Chandra, M. BA
Dalam Podcast yang ditayangkan oleh Sago TV dipandu DR. Muchlis, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah memberikan kata kunci dalam membangun Aceh adalah bertumpu kepada “apa yang dibutuhkan oleh rakyat”. Disamping itu, Pj Gubernur juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh terbangunnya situasi yang guyub, silaturahmi, saling menghargai dan kesetaraan dalam kehidupan social.
Pada kesempatan ini DR Muchlis mengatakan pertumbuhan ekonomi Aceh sangat tergantung pada APBA, artinya tidak tumbuh ekonomi sector riil sebagai penunjang pembangunan ekonomi Aceh, kemudian muncul pertanyaan kepada Pj Gubernur, apa terobosan yang akan dilakukan agar ekonomi riil di Aceh dapat tumbuh. Pj Gubernur Bustami secara tegas menjawab, akan mengambil langkah percepatan beroperasinya sarana-sarana pertanian seperti waduk kerto dan melanjutkan pembangunan jalan tol yang terhenti.
Podcast Sago TV yang menghadirkan Pj Gubernur Aceh dan dipandu DR Muchlis, sangat menggelitik nurani rakyat yang selama ini masih tersisih dalam proses pembangunan Aceh dengan gelontoran anggaran yang amat besar. Pernyataan Pj Gubernur Aceh “Pembangunan Aceh harus bertumpu dari apa yang dibutuhkan rakyat”, membangun harapan baru bagi rakyat sekaligus hutang pemerintah Aceh yang wajib dibayar tunai.
Jika kiat Pj Gubernur Aceh dalam membangun Aceh adalah harus dimulai dari apa yang dibutuhkan rakyat, maka rakyat dengan tegas menjawab, koperasi tambang rakyat dan Wilayah Pertambangan rakyat adalah kebutuhan mendesak rakyat Aceh, dalam rangka percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Kegiatan koperasi tambang rakyat bekerja sama dengan pabrik pengolahan bahan baku tambang, menjadi bukti konkrit meningkatkan penghasilan rakyat, dengan perhitungan 1 kepala keluarga mampu memperoleh penghasil sekitar 1 juta rupiah/hari.
Kepada Pj Gubernur Aceh, kesempatan rakyat untuk hidup sejahtera bukan sekedar mimpi, tapi kesempatan yang sudah didepan mata, kerapkali direnggut oleh regulasi yang tidak rasional dan sikap pejabat daerah yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Koperasi Pinto Rimba yang beranggotakan 400 kepala keluarga, saat ini sudah mengajukan permohonan rekomendasi untuk ijin wilayah tambang rakyat, kenyataannya terhenti di meja Pj Bupati Aceh Besar. Apa yang terjadi di lapangan tidak sama dan sebangun dengan kiat Pj Gubernur Aceh “membangun harus dimulai dari apa yang dibutuhkan rakyat.
Inilah kenyataan sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa rakyat Aceh tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Hari ini rakyat menunggu jawaban Pj Gubernur Aceh atas keresahan rakyat Aceh.
Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Politik
